Berdasarkan Pasal 32A, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa:Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.Pemerintah Desa wajib menganggark...
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Waji Has ( DPP LBH WAJI HAS ) Memberikan kesempatan untuk berkarir kepada Putra-Putri diseluruh Indonesia yang mampu menghadapi tantangan.1.SK: MENKUM & HAM RI Nomor: AHU-0000307.AH.01.08. Tahun 2020.2.Nomor Akta Notaris : 38 Tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh GUNTUR MAHDAR S,E,S.H,M,KN.3.NPWP : 85.546.855.9-645.000.4.NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :0220...
KODE ETIK LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) WAJI HAS PEMBUKAAN Awal mula regulasi pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia adalah pasal 250 HIR. Mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup, ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Begitu ketentuan dari pasal 250 HIR. Pada tah...
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support