Informasi Elektronik Menjadi Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian PidanaPasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lantas dimana posisi rekaman sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti dalam kasus pidana? Informasi atau dokumen yang baru diundangkannya UU...
Pada dasarnya pembatasan jangka waktu masa penahanan bagi seorang tersangka/terdakwa di setiap instansi penegak hukum seperti penyidik di Kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan telah mempunyai porsi masing-masing yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, j...
Pembangunan hukum hendaknya dapat mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang memengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri, maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan...
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support