Jokowi Minta Masyarakat Aktif Ngecek BST dan BLT Desa Ke RT/RW

Pemerintah memberikan banyak stimulus ekonomi untuk masyarkat, seperti bantuan sosial (bansos), guna mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 ke perekonomian. Misalnya, menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga subsidi 900VA selama tiga bulan.Kemudian, pemerintah juga membagikan Kartu Sembako (program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) kepada 20 juta sasaran penerima. Target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditambah menjadi 10 juta keluarga.Selin itu ada Bansos Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa, yang nominalnya Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan terturut-turut.“Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima , Sabtu (16/5).Sementara itu, penyaluran Bansos Tunai ini juga baru terealisasi sekitar 25 persen dari sasaran penerima. “Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” ‎tambahnya.Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.“Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa,” pungkasnya.